PENDAMPINGAN HUKUM PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Main Article Content
Abstract
Barang Milik Daerah (BMD) merupakan sumber daya publik yang menentukan keberlangsungan pelayanan pemerintahan sekaligus memerlukan tata kelola yang tertib, akuntabel, dan selaras dengan perkembangan regulasi. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017, namun perubahan kerangka hukum nasional dan kebutuhan implementasi mendorong perlunya evaluasi serta pembaruan kebijakan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memberikan pendampingan hukum dalam penyusunan kebijakan pengelolaan BMD yang lebih koheren dan implementatif. Metode yang digunakan berupa advokasi dan konsultasi hukum berbasis partisipasi melalui telaah dokumen, pemetaan regulasi, wawancara, identifikasi persoalan, Focus Group Discussion, formulasi kebijakan, dan legal drafting kolaboratif. Pendampingan menghasilkan pemetaan masalah hukum dan tata kelola, identifikasi kesenjangan regulasi, penyusunan Naskah Akademik, serta rancangan Peraturan Daerah yang mencakup keseluruhan siklus pengelolaan BMD. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan pembentukan kebijakan daerah lebih efektif apabila sinkronisasi normatif dihubungkan dengan persoalan empiris dan kebutuhan pelaksana. Model regulatory review dan collaborative legal drafting dapat menjadi pendekatan pengabdian hukum untuk memperkuat kepastian hukum dan kapasitas regulatif pemerintah daerah
Downloads
Article Details
Section
How to Cite
References
Allo, R. L., Walandouw, S. K., & Datu, C. (2024). Analisis prosedur inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 (Studi kasus Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara). Riset Akuntansi dan Manajemen Pragmatis, 2(2), 256-269. https://doi.org/10.58784/ramp.229
Hanafie, N. K., Majid, A. F., Syarifuddin, S., & Novayanti, S. R. (2022). Model legal drafting penyusunan peraturan desa sebagai upaya pengembangan aturan perangkat pemerintahan desa. INOVASI: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat, 2(2), 125-133. https://doi.org/10.35580/inovasi.v2i2.40883
Hartanto, N. (2018). Implementasi PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan barang dan jasa. Journal of Management Review, 2(3), 223-237. https://doi.org/10.25157/jmr.v2i3.1799
Hikmawati, R., Ulum, M. B., Setiawan, A., Prihatama, A. B., Setiawan, B. A. P., & Prabowo, A. M. (2023). Pendampingan kompetensi legal drafting sebagai upaya meningkatkan implementasi fungsi legislatif desa. RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(2), 1008-1015. https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i2.2904
Ibrahim, F., & Ridwan, R. (2020). Optimalisasi pemanfaatan aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 5(4), 571-577. https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i4.16813
Mardan, J., & Nasution, J. (2022). Analisis pengelolaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah pada BPKAD Kabupaten Labuhanbatu. Jurnal Akuntansi AKTIVA, 3 (1), 39-44. https://doi.org/10.24127/akuntansi.v3i1.2041
Mukhairah, Saerang, D. P. E., & Walandouw, S. K. (2023). Analisis prosedur inventarisasi Barang Milik Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 18(2), 108-117. https://doi.org/10.32400/gc.v18i2.51266
Periansya, P., Sari, Y., & Azmi, F. (2022). Manajemen Barang Milik Daerah dan optimalisasi pengelolaan aset Provinsi X. E-Jurnal Akuntansi, 32(10), 3081-3097. https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i10.p13
Rahayu, S. (2021). Optimalisasi pengelolaan aset daerah di Pemerintah Kabupaten Lebak. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 11(1), 29-37. https://doi.org/10.33592/jiia.v11i1.1420
Rahmadhani, F., & Ariani, R. (2022). Kualitas aparatur, SIMDA-BMD, regulasi dan pengendalian internal terhadap pengelolaan BMD. Jurnal Ekonomika dan Bisnis, 2(1), 291-301. https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.100
Ricardo, R., Astika, F., & Jepisah, D. (2022). Analisis faktor yang mempengaruhi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Jurnal Akuntansi dan Ekonomika, 12(1), 74-81. https://doi.org/10.37859/jae.v12i1.3325
Rizqina, T. I., & Nadirsyah. (2021). Pengaruh inventarisasi dan legal audit terhadap optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan kualitas aparatur sebagai variabel moderasi pada Pemerintah Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 6(1), 31-42.
Sari, D. N., Mutiara, N., Askafi, E., & Mulyaningtyas, R. D. (2023). Optimalisasi pelaksanaan inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Daerah dalam rangka pengelolaan aset tetap. Revitalisasi: Jurnal Ilmu Manajemen, 12(2), 491-506. https://doi.org/10.32503/revitalisasi.v12i2.4674
Sondakh, V. L., Wokas, H. R. N., & Latjandu, L. D. (2023). Evaluasi pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal EMBA, 11(1), 1126-1136. https://doi.org/10.35794/emba.v11i1.47136
Sumiyati, Suwondo, S., Susanti, I., Milanti, A. A., & Maulana, M. Y. (2023). Peningkatan kompetensi menyusun legal drafting bagi aparatur dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Cigugurgirang. VIVABIO: Jurnal Pengabdian Multidisiplin, 5(3), 118-123. https://doi.org/10.35799/vivabio.v5i3.51471
Wahyuni, S., Diartika, F., Nugraha, C. B., & Lubis, F. R. A. (2021). Roadmap pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagai strategic of asset management dalam pedoman kebijakan aset daerah pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Manajemen Aset dan Penilaian, 1(1), 9-16. https://doi.org/10.56960/jmap.v1i1.12
Winarni, E., & Sari, Y. (2020). Analisis optimalisasi pengelolaan aset/barang (Barang Milik Negara) di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(1), 147-154. https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.860
Yasin, Y., Putra, F., & Danar, O. R. (2021). Manajemen Barang Milik Daerah berbasis kemitraan dalam meningkatkan sumber pendapatan daerah. Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 6(2), 147-155. https://doi.org/10.26905/pjiap.v6i2.4914
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. (2017). Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Republik Indonesia. (2014/2020). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.
Republik Indonesia. (2016/2024). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024.