SOSIALISASI ASAS TIDAK ADA HALANGAN PERKAWINAN OLEH HAKIM DALAM MENETAPKAN DISPENSASI PERNIKAHANBAGI PASANGAN DIBAWAH UMUR
Main Article Content
Abstract
Sosialisasi hukum ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat pelaksanaan perkawinan harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, salah satunya dengan terpenuhinya asas tidak adanya halangan untuk perkawinan. Asas ini tidak hanya menjadi syarat sah perkawinan, tetapi juga menjadi pertimbangan penting dalam perkara dispensasi kawin. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan lebih terperinci tentang batas usia minimal menikah dari calon suami dan istri namun, perlu diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini telah mengalami perubahan signifikan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dengan adanya perubahan ini, batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan bagi baik laki-laki maupun perempuan kini sama-sama ditetapkan pada 19 tahun. Pengaturan ini menimbulkan dampak hukum yang pada calon pasangan suami istri di bawah umur yang akan melangsungkan pernikahan dalam hal kepentingannya untuk mengajukan dispensasi perkawinan di pengadilan agama wilayah tempat tinggalnya. Pembaharuan hukum tersebut adalah pelaksanaan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama oleh para hakim sesuai dengan dasar hukum utama, yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019. Untuk itu, tempat penyuluhan yang dipilih. Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat berupa penyuluhan hukum sosialisasi sosialisasi asas tidak ada halangan perkawinan oleh hakim dalam menetapkan dispensasi pernikahan bagi anak-anak muda yang akan masuk pada jenjang pekawinan. Penyuluhan hukum dilakukan metode ceramah, diskusi dan konsultasi hukum. Kegiatan penyuluhan hukum ini memberikan pengetahuan dan langkah penyelesaian hukum atas permasalahan hukum terkait upaya pengajuan dispensasi colon pasangan di bawah umur, bersama pihak-pihak yang terkait dalam sosialisasi baik dari Pos Bantuan Hukum PWA Lampung, maupun yang melakukan pengabdian pada yang merupakan dosen-dosen Fakultas Hukum dan Dosen Agama Islam Fakultas Hukum Universitas Lampung.
Downloads
Article Details
Section
How to Cite
References
Azrianti, Seftia. 2014. Analisa Yuridis Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya Bagi Para Pihak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jurnal Petita. Volume 1 No. 2.
Hartanto, J Andy. 2012. Hukum Harta Kekayaan Perkawinan. cet.ke.II. Laksbang Grafika. Yogyakarta.
Muhammad, Abdulkadir. 2014. Hukum Perdata Indonesia. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
Soekanto, Soerjono. 1980. Intisari hukum keluarga. Bandung. Penerbit Alumni. Bandung.
Stone, Richard. 2000. Principles of Contract Law. Cavendish Publishing Limited. London. 4 Edition.
Sukardi. 2016. Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Khatulistiwa- Journal of Islamic Studies. Volume 6 Nomor 1.
Tamengkel, Filma, 2015. Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement) Ditinjau Dari UU Perkawinan Tentang Perkawinan. Jurnal Lex Privatum. Volume III. No 1.
Tutik, Titik Triwulan. 2008. Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional. Kencana. Jakarta.